EKSISTENSI QANUN MAISIR DALAM MEMBERANTAS TINDAKAN PERJUDIAN DI ACEH

Abstract

Aceh adalah sebuah proponsi yang ada di ujung pulau sumatra, provinsi ini memiliki karakteristik tersendiri terkait dengan aspek sejarah, politik, ekonomi dan keagamaan. pada abad ke 7 masehi Islam telah masuk kewilayah ini yang dibawa oleh muballig dari Persi dan gujarat. wilayah ini merupakan wilayah pertama masuknya Islam di Nusantara sehingga Aceh digelar serambi Makkah. dan sejarah yang panjang syari`at Islam di Aceh yang dikenal sebagai Seramb. pada era kesultanan syariat Islam menjadi idiologi resmi kesultanan. begitu juga masa kolonialisme. namun setelah Indonesia merdeka. penerapan syariat Islam di Aceh mengalami tantangan. hal ini dikarenakan idiologi negara adalah idiologi panca sila. untuk mengakomodir harapan masyarakat Aceh supaya dapat hidup dalam bingkai syariat Islam, maka negara memberikan hak-hak keistimewaan bagi Aceh. keistimewaan itu dalam bidang Agama, Adat dan Pendidikan. Wujud keistimewaan baru secara penuh baru terwujud setelah disahkannya  Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang dipertegas lagi dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. setelah syariat Islam resmi diberlakukan di provinsi Aceh, maka pemerintah Aceh bersama legislatif menyusun Qanun-qanun yang diperlukan untuk jalannya syariat. Salah satu Qanun yang diatur adalah qanun tentang perbuatan maisir (perjudian) yaitu permainan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran. dalam tulisan ini penulis ingin mengkaji lebih dalam bagaimana aturan resmi mengenai aturan, tindakan dan hukuman yang dikenakan terhadap perbuatan maisir dalam rangka penegaka islam secara kaffah.