KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN YANG DIBATALKAN KARENA WALI NIKAH TIDAK SAH (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)

Abstract

Kedudukan anak yang lahir dari akibat perkawinan yang dibatalkan tetap memiliki hubungan hukum dengan ibu dan bapaknya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”, penetapan hukum ini didasarkan pada metode al-istishhab al-ashl atau baraah al-ashliyah, yang menggunakan kaidah “hukum sesuatu yang telah berlangsung ditetapkan bagaimana asalnya. Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 28 ayat (2) dinyatakan: keputusan tidak berlaku surut terhadap Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, Suami atau istri yang beritikad dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori teori yang relevan dengan masalah–masalah penelitian. Adapun hasil penelitian menurut hukum Islam perkawinan yang dibatalkan karena wali nikah tidak sah, maka anak yang lahir dalam perkawinan tersebut kedudukannya menjadi anak tidak sah. Sedangkan menurut hukum positif baik undang- undang maupun kompilasi hukum Islam kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap anak sah karena keputusan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut.