MEDIASI DALAM SISTEM HUKUM ISLAM

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan lembaga peradilan sebagai sarana utama dalam menegakkan keadilan dan menyelesaikan sengketa. Salah satu upaya penyelesaian sengketa yang diatur dalam sistem hukum Indonesia adalah mediasi, sebagaimana termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008. Namun, regulasi ini membatasi penerapan mediasi hanya pada perkara perdata, tidak mencakup perkara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kemungkinan perluasan ruang lingkup mediasi, termasuk dalam perkara pidana, serta menganalisis konsep mediasi dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, konsep perdamaian (ṣulḥ) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan pengaturan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, mencakup penyelesaian konflik baik dalam ranah perdata maupun pidana. Al-Qur’an dan hadis menunjukkan bahwa perdamaian sangat dianjurkan dan dapat diterapkan dalam berbagai jenis perkara, termasuk pembunuhan yang memungkinkan adanya pemaafan dari ahli waris. Oleh karena itu, mediasi penal dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum Islam dan praktik hukum adat yang telah berkembang di Masyarakat.