DEWAN SYARIAH DAN KEDUDUKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Abstract

Pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia memberikan wacana baru tentang hukum. Penerbitan fatwa tentang kegiatan ekonomi syariah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang diminta atas desakan masyarakat serta keterpengaruhannya dengan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh pelaku ekonomi syariah menjadikan kajian penting dalam hukum. Permasalahan yang dikaji dalam kajian ini adalah mengapa ketentuan mengenai ekonomi syariah diatur dalam bentuk Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dan bagaimana kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam sistem perundang-undangan perbankan apakah ia mengikat dan mesti diikuti oleh Perbankan Syariah. Kajian ini dilakukan dengan metode pembahasan kualitatif dengan menggunakan jenis pembahasan library research. Pembuatan ketentuan hukum ekonomi syariah dalarn bentuk fatwa DSN disebabkan adanya kebutuhan masyarakat untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang tidak terakomodasi oleh pernerintah. Kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap DSN- MUI untuk membuat peraturan sebagai pedoman ini karena pengetahuan tentang hukum Islam yang dimiliki oleh anggota DSN lebih baik dibandingkan pemerintah. Kedudukan fatwa DSN dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai hukum positif; mengikat bagi para pelaku ekonomi syariah. Kedudukan fatwa DSN ini pun adalah berdiri sendiri yaitu wujud fatwa diperlukan karena menjadi pedoman bagi pemerintah dalam membuat peraturan, DPS dalam mengawasi kegiatan LKS, dan pedoman LKS dalam melaksanakan kegiatan usahanya.