PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS SECARA TILANG ELEKTRONIK DI KOTA BANDA ACEH

Abstract

Akhir tahun 2022 Polresta Banda Aceh mulai melakukan penilangan terhadap pelanggar lalu lintas dengan system tilang elektronik atau ETLE. Tindakan ini dilakukan guna menurunkan angka kecelakaan dan demi terciptanya ketertiban masyarakat saat berkendara serta mempermudah pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas. Adanya system sistem ini diharapkan mampu membuat pelayanan menjadi lebih sederhana dan cepat, serta dapat meminimalisir tindakan pungutan liar. Kebijakan sistem tilang elektronik diatur dalam Pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut seperti apa implementasi dari penilangan elektronik ini yang terangkum dalam rumusan masalah penelitian yaitu pertama bagaimana Penegakan Hukum Pidana E-Tilang di dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Banda Aceh dan yang kedua adalah apa yang menjadi kendala aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan tilang secara elektronik (E-TLE) terhadap pelanggar lalu lintas di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ditemukan bahwa Penegakan Hukum E-Tilang di dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Banda Aceh dipengaruhi oleh empat faktor yaitu, faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana, serta faktor masyarakat dan kebudayaan. Terdapat sejumlah kendala dalam proses penegakan hukum ETLE ini, pertama dari segi aparat penegak hukum sendiri yang belum bisa beradaptasi dengan baik karena program baru, kedua masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung di lapangan, dan yang ketiga dari masyarakat sendiri yang belum tertib dan patuh dalam berlalu lintas.