PEMENUHAN HAK MEMILIH PENYANDANG DISABILITAS

Abstract

Indonesia dan Australia sama-sama telah menandatangani dan meratifikasi CRPD yang menjadi babak baru bagi kedua negara untuk memperkuat komitmen dalam pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Pasal 29 Konvensi tersebut meminta kepada semua negara untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam politik termasuk hak dan kesempatan untuk memilih dalam pemilu. Negara perlu memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan pemungutan suara sesuai, dan dapat diakses dan mudah dipahami dan digunakan. Artikel ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Australia mengatur pemenuhan hak memilih bagi penyandang disabilitas ini sebagaimana diinginkan oleh CRPD. Selain itu, artikel ini akan membandingkan praktik pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas kedua negara dan menyimpulkan mana yang lebih berhasil dalam pelaksanaanya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa kedua negara telah merumuskan peraturan perundang-undangan yang baik dalam memenuhi hak memilih penyandang disabilitas, hanya saja dalam beberapa sektor, Australia jauh lebih progresif dan inovatif dibandingkan Indonesia.