ITTIHAD AL-MAJLIS AL-HUKMI DALAM AKAD NIKAH VIRTUAL: INTEGRASI FIKIH KONTEMPORER, HUKUM POSITIF INDONESIA, DAN MAQASID AL-SYARI‘AH

Abstract

Praktik akad nikah virtual memicu dialektika normatif antara sakralitas doktrin ittihad al-majlis, keterbatasan akomodasi teknologi dalam hukum positif Indonesia, dan desakan perlindungan hak-hak keperdataan keluarga. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi konsep ittihad al-majlis, menilai kedudukan akad nikah virtual dalam hukum positif Indonesia, serta menguji kesesuaiannya dengan maqasid al-syari‘ah. Penelitian hukum normatif-doktrinal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif-fungsional, dan maqasid. Bahan hukum primer mencakup peraturan perkawinan Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, dan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Tahun 2021, yang dianalisis secara kualitatif-preskriptif bersama literatur fikih klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih kontemporer memperlihatkan pergeseran dari pemaknaan majelis secara formal-spasial menuju kesatuan peristiwa hukum yang menekankan kesinambungan ijab kabul, simultanitas, kepastian identitas, dan integritas kesaksian. Keputusan MUI membuka kemungkinan akad daring secara bersyarat, sedangkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 baru mengakui video daring dalam konteks perwakilan dan belum mengatur ijab kabul virtual langsung. Kondisi ini menghasilkan asimetri antara keabsahan syar‘i dan legalitas administratif. Penelitian ini menawarkan konsep ittihad al-majlis al-hukmi yang bertumpu pada lima unsur kumulatif: autentisitas subjek, kesamaan waktu, kesinambungan komunikasi, keutuhan kesaksian, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, akad nikah virtual dapat diposisikan sebagai alternatif bersyarat, bukan pengganti umum akad tatap muka, apabila memenuhi tiga lapisan keabsahan, yaitu syar‘i, teknologis, dan yuridis-administratif. Temuan ini menegaskan perlunya regulasi teknis mengenai autentikasi identitas, integritas media, pengawasan pejabat, dokumentasi, dan pencatatan resmi.