REGULASI ZAKAT PRODUKTIF DAN IMPLEMENTASI DALAM QANUN ACEH

Abstract

Abstrak

Zakat produktif merupakan salah satu metode dalam penyaluran zakatdalam rangka meningkatkan perkonomian fakir miskin (mustahiq). Diluar Indonesia, Regulasi yang mengatur tentang zakat produktif telah didiskusikan para ahli fiqih sejak 1986. Di Indonesia sendiri, regulasi zakat diatur pada mulanya diatur dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di Aceh telah diatur dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Baik Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, tidak mengatur secara detail tentang penyaluran zakat produktif ini, sehingga masing-masing Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) punya regulasi tersendiri dalam mengimplementasikan penyalurannya. zakat produktif terbagi kepada dua, yaitu pemberian dana zakat dalam bentuk usaha atau barang dan pemberian dana zakat dalam bentuk pinjaman modal usaha. Untuk metode pertama telah banyak dipraktekkan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), namun untuk yang kedua, diperkirakan hanya Baitul Mal Aceh dan BAZIS DKI yang melaksanakannya. Meskipun demikan, mekanisme ini dirasakan patut diimplementasikan, mengingat banyaknya maanfat yang dirasakan mustahiq zakat.